Tugas KD.2

Buatlah pembahasan singkat tentang sistem pemerintahan di Indonesia apabila ditinjau dari :

1. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk negara Indonesia adalah Kesatuan. Wilayah negara dibagi menjadi beberapa daerah provinsi. Daerah Provinsi dibagi menjdi beberapa daerah Kabupaten.

Brntuk Pemerintahan dalah Republik.

2. Konstitusi yang diterapkan

Konstitusi meliputi konstitusi tertulis berupa UUD 1945 dan tidak tertulis, seperti konvensi.

Contoh Konvensi adalah pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus didepan DPR.

3. Sistem Kabinet yang berlaku

Sistem Kabinet adalah Presidensial, yang berarti Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

4. Eksekutif

Yang bertanggung jawab dalam bidang eksekutif adalah Presiden atau eksekutif tunggal. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

5. Pemegang kedaulatan

Kedaulatan dipegang oleh semua lembaga negara kecuali lembaga yudikatif dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

6. Pelaksanaan asas Trias Politica

Trias Politica tidak dilaksanakn secara murni. Artinya, hanya menganut asas pembagian dari Trias Politica. Misalnya, Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

7. Sistem kepartaian

Sistem kepartaian adalah multipartai. Secara resmi tidak mengenal istilah oposisi.

8. Sistem parlemen

Parlemen di Indonesia menganut bikameral tidak sempurna, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidaksempurnaan itu ditunjukkan antara lain :

1. MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD.
2. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak memiliki fungsi legislatif secara penuh.

Dari kedua alasan tersbut, parlemen di Indonesia dapat dikatakn menganut sistem Trikameral (Tiga Kamar).

9. Badan Yudikatif

Badan Yudikatif di Indonesia ada 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisi,dan Mahkamah Konstitusi.

Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk persetujuan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang dari Presiden.